PADANG, – Ombudsman Sumatera Barat menemukan sejumlah warga di Padang, Pasaman Barat dan Kabupaten Solok, Sumbar mendapatkan sertifikat vaksin booster, tapi belum pernah disuntik. bocoran togel
Mereka mengetahui sertifikat vaksin booster ketika membuka sertifikat vaksin pada aplikasi Peduli Lindungi.
“Nama mereka dinyatakan telah menerima dosis ketiga atau booster, padahal sebenarnya tidak pernah,” kata Kepala Ombudsman kepada Sumbar Yefri Heriani , Rabu (6 Januari 2022) ) .
Atas kejadian tersebut, kata Yefri, masyarakat merasa dirugikan dan menganggap ada yang telah data mereka tanpa sepengetahuannya.
Menurut Yefri, masyarakat menambahkan sertifikat vaksin booster juga akan diperoleh anggota keluarga lainnya appabila berada pada Kartu Keluarga (KK) yang sama.
Hal tersebut membuat data masyarakat khawatir pada KK dan KTP disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, begitupun data vaksin mereka.
“Ombudsman RI Perwakilan Sumbar akan melakukan pendalaman terkait informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut,” kata Yefri.
Menurut Yefri, hingga saat ini belum ada secara resmi bagi masyarakat yang dilaporkan, namun hanya sebatas informasi.
“Kita mendorong warga untuk melapor secara resmi sehingga kita mendapatkan jumlah data yang valid,” kata Yefri.
Yefri juga mengimbau warga untuk mengecek aplikasi Peduli Lindungi sehingga mengetahui apakah data yang ada sudah sesuai dengan aplikasi.
“Kita imbau seluruh warga untuk mengeceknya Siapa tahu datanya berbeda,” kata Yefri.
Menurut Yefri, ada beberapa hal yang perlu menjadi Perhatian. Pertama, terkait dengan keamanan data masyarakat.
Kedua, terkait kesewenangan Dalaam Mengunkan data Penduduk. Ketiga, kevalidan data vaksin secara nasional. Keempat, terkait dengan anggaran negara domba telah digunakan.
Khusus Provinsi Sumatera Barat, dengan adanya informasi masyarakat yang mendapat sertifikat vaksin booster padahal belum pernah divaksin, maka kevalidan jumlah capaian vaksin ketiga untuk Provinsi Sumatera Barat sebanyak 680.20.
Yefri menambahkan akan lebih jauh dari penyelidikan ini karena sangat mungkin terjadi dugaan tindak pidana dan tidak menutup kemungkinan tindak pidana.
Meski sebenarnya Kemenkes RI sudah membuat fitur reset terhadap hal tersebut, namun belum terlihat upaya aktif untuk menelusuri ketidaksengajaan dari petugas, justru masyarakat yang diminta untuk iki sendiri.
Kemenkes RI, kata Yefri, perlu memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dari petugas dalam penginputan, mengingat terdapat anggota keluarga pada satu KK yang semuanya diterbitkan unsertifikat vaksin didu
