Jakarta – Ridwan Bai, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, mengatakan Undang-Undang Nomor 2009 tentang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan. 22 (UU LLAJ) mengukuhkan penyusunan dan pembahasan amandemen tersebut. slot deposit pulsa 5000
Menurut dia, mungkin ada satu fraksi yang menolak mentah-mentah amandemen LLAJ, namun masih memiliki mayoritas untuk melanjutkan pembahasan.
“Ada sembilan fraksi di sini, jadi jika satu fraksi menolak, berarti masih ada delapan fraksi di tempat,” kata Ridwan Bey di hadapan panitia yang memimpin rapat dengar pendapat di Kantor Kementerian Keuangan dan Anggaran RI. . Ruang Rapat V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022.
Pertemuan tersebut mulai membahas potensi penerimaan negara dari sektor transportasi, khususnya dalam RUU LLAJ.
Issa Rashmatruata, Math, Direktur Anggaran Kementerian Keuangan RI, mewakili Kementerian/ Badan Usaha (PNBP) Wawan Sunarjo MA, Direktur Penerimaan Negara Bebas Pajak. Agenda pembahasan anggaran pada panitia 11 RI, Republik Demokratik Kongo.
Ridwan Bey membenarkan keinginan delapan fraksi untuk membahas RUU LLAJ tak lama setelah Sudou, anggota komite kelima dari fraksi Jirendra, menyampaikan pandangan fraksinya.
Menurut Sudio, fraksi Grendra sejak awal menolak amandemen LLAJ, namun aturan yang mendikte.
Namun, Sudou menyatakan dukungannya kepada pemerintah untuk memaksimalkan berbagai upaya peningkatan pendapatan negara bebas pajak (PNPB).
Bahkan, Lizwan Bay menegaskan, tanpa payung hukum yang kuat, pemerintah tidak bisa serta merta memungut biaya hukum.
Ridwan Bey yang juga Ketua Dewan Permusyawaratan Golkar (DPD) (Sekte Golkar) Sulawesi Tenggara menjelaskan, ”Pajak ilegal ini tidak bisa dipungut kecuali diatur dengan undang-undang. Karena pajak harus diatur dengan undang-undang.” .
Hamka Baqadi, anggota Komite ke-5, berbagi hal yang sama.
Dia mengatakan keyakinan rekannya Sudio, yang duduk di sebelahnya dalam pertemuan itu, menolak membahas RUU LLAJ.
Dia menghormati keputusan rekan-rekan fraksi Grendra karena itu adalah haknya sendiri.
“Kalau teman kita tidak setuju, itu hak mereka.”
Hamka B Kady, seperti kebanyakan anggota Panitia Kelima, sejak awal tertarik dengan pentingnya pelestarian jalan dalam pembahasan LLAJ.
Dalam hal ini, tingkatkan pendapatan negara tidak kena pajak (PNBP) melalui undang-undang LLAJ.
Dia menyoroti pasal 29-34 dari LLAJ, yang mengatur bahwa dana pemeliharaan jalan tidak dapat dipisahkan dari retribusi yang dikumpulkan polisi melalui pajak kendaraan.
Hamka B Kady menjelaskan, “Saya fokus pada kendaraan, jadi mengapa itu menjadi perhatian kami? Karena biaya pemeliharaan jalan masih jauh di luar ekspektasi kami.”
Anggota Biro Anggaran Republik Demokratik Kongo mengatakan keberadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat terbatas dan tidak bisa membantu kerusakan jalan di banyak wilayah di Indonesia.
Padahal, undang-undang jalan yang baru-baru ini disahkan oleh DPR sejalan dengan kepentingan konservasi jalan, namun aturan turunannya masih diproses oleh pemerintah.
Departemen Keuangan merekomendasikan untuk mencari celah dalam pembahasan RUU LLAJ untuk menaikkan PNBP dan membuat terobosan.
Dengan demikian, dibuatlah rancangan penerimaan BNBP untuk pemeliharaan jalan di kawasan yang jelas dan rinci. Pemeliharaan jalan bukanlah masalah permanen dan pendanaan ada di pemerintah pusat.
“Ada satu pasal yang saya tahu pasti, tapi LLAJ tidak mempertimbangkan. Pajak kendaraan dipungut di daerah, tapi tidak menyelesaikan masalah juga. Pusat itu fokus konservasi jalan,” kata Hamka. .
