Nasional

Norma RKUHP Dianggap Batasi Kebebasan Berpendapat, PKS Minta Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Spread the love

JAKARTA – Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai memuat sejumlah norma yang dianggap merugikan sejumlah pihak.

Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI mendorong adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat. agen slot gacor

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil menjelaskan salah satu norma dalam RKUHP yang dianggap bertentangan adalah soal kebebasan berpendapat.

Norma tersebut tercantum dalam satu pasal di RKUHP terkait penyerangan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang menunjukkan sikap antikritik.

“Pandangan-pandangan inilah yang menurut saya mesti kita sinkronkan kembali, mencari titik temu,” kata Nasir dalam diskusi daring Polemik Trijaya, Sabtu (25/6/2022).

Politikus PKS ini mengatakan suara rakyat terhadap isi pasal RKUHP perlu dicarikan titik temu.

Menurutnya ini penting untuk mengetahui masalah yang berpotensi muncul usai pengesahan.

“Apakah benar kekhawatiran masyarakat sipil di luar parlemen, apakah ini akan mengancam ini dan mengancam itu, atau akan tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan sebagainya,” pungkasnya.

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.