JAKARTA, – Angota Komish VII DPR Fraksi Nasdem Rico Sia menilai keputusan pemerintah untuk menetapkan subsidi minyak goreng kurang tepat.
Menurut Rico, pencabutan subsidi minyak goreng bakal berimbas pada pemulihan kondisi perekonomian masyarakat umum serta pengusaha mikro paska pandemi Covid-19.
Menurut pendapat saya dicabutnya subsidi minyak goreng merupakan kebijakan yang kurang tepat, ungkap Rico Sia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/5/2022).
“Masyarakat barulah ingin bangkit dari keterpurukan akibat pandemi,” ujar dia.
Menurut Putu, kebijakan ini diputuskan setelah pemerintah menerbitkan dua aura baru, menyusul tindak lanjut dibukanya ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya.
Rico berharap agar pemerintah tetap memberikan subsidi kepada masyarakat, karena ia yakin, subsidi masih sangat dibutuhkan.
“Harapan Saya Sekara Freebody, Anggota Pemerinta Masi Luang Bohodi Untuk Minak Goreng Bagi Masharakat Werpendapat Diva dan Rata Rata Dan Pengusaha Micro,” ujar dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Pertanian Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika dalam rapat kerja Komisi VII DPR, Selasa (2022-05-24) mengatakan Pemerintah bakal menetapkan subsidi minyak mul goreng 3 .
Pencabutan subsidi ini sedang menunggu persetujuan dan tanda tangan dari Menteri Perindustrian.
Menurut Putu, kebijakan ini diputuskan setelah pemerintah menerbitkan dua aura baru, menyusul tindak lanjut dibukanya ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya.
Aturan pertama yakniPeraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahu 2022 Tentang Ketentuan Ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO), Minyak Sawit Refined, Bleached and Deodorized (RBD), RBD Palm Olein, Minyak Goreng Bekas (UCO). Aturan ini diterbitkan pada 23 Mei 2022.
Sementara auran kedua yaituPermendag Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Curah pada Kebijakan Sistem Domestic Market Duty (DMO) dan Domestic Price Duty (DPO), yang akan segera terbit.
