PENAJAM PASER UTARA, – Warga yang bermukim di kawasan pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merasa pembangunan IKN tidak berdampakek perka. slot sering kasih jackpot
Sebab, masyarakat setempat sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembangunan.
Sarah (42) warga Desa Bumi Harapan yang masuk ke dalam KIPP mengatakan bahwa semestinya warga setempat dilibatkan dalam proses pembangunan IKN sesuai dengan kapasitas. Misalnya, menyediakan bahan pangan bagi pekerja.
“Soalnya sejak pembangunan (IKN) itu, mereka sudah punya katering sendiri. Minuman juga mereka drop sentiri. Jadi (peluang) kami warga sini sudah tertutup,” ujar Sarah saat jumpa bar .com – Baruini.
Padahal menorut Sarah, pembangunan IKN yang mulai bisa menjadi peluang yang bagus bagi masyarakat setempat untuk turut meningkatkan Perekonomian.
Contonya Sarah Sendiri Ia memiliki satu warung kelontong. Mestinya pemerintah menggaet orang-orang seperti dirinya untuk meningkatkan kapasitasnya.
Tak perlu untuk ursan besar-besar. Shebab, sara menyadari kualitas sumber daya manusia di daerah itu masih rendah. Bila digaet untuk mengajukan pengadaan permen untuk para pekerja saja, Sarah dan warga lain pasti akan senang.
“Ya minimum kami suplai air minum atau permen untuk para pekerjalah. Malahan saya dengar yang dapat soft, dapat pekerjaan, orang dari luar,” ujar Sarah.
Persoalan ini menambah kekecewaan warga terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan IKN.
Sejumlah warga sebelumnya merasa tidak mendapatkan sosialisasi yang baik dan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta kenya.
Sejak dicetuskan Presiden Joko Widodo bahwa pemindahan Ibu Kota Negara jadi dilakukan, hingga Mei 2022 beberapa warga, termasuk Sarah mengaku, belum mendapatkan sosialisasi resmi dari pemerintah.
Apalagi, Februari 2022 lalu pemerintah pusat sudah memasang patok batas kawasan inti pemerintahan Ibu Kota Nusantara atau KIPP.
Abainya sosialisasi ini membuat masyarakat lokal takut pembangunan IKN akan memiskinkan dan meminggirkan mereka.
“Saya setuju saja dengan pembangunannya (Ibu Kota Nusantara). Ini kan program pemerintah. Kita enggak bisa mendukung pemerintah. Juga kan katanya dae ada pembangunan, ya membangun, ya silakan membangun,” ujar Sarah.
“Tetapi yang penting, warga sini jangan dimiskinkan, pribumi jangan dibuang,” lanjut dia.
